THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Jumat, 12 Agustus 2011

TANAH PARTIKELIR DAN GANTI RUGI TANAH PARTIKELIR

UU NO. 1 TAHUN 1958
PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR


I.    PENGERTIAN TANAH PARTIKELIR:
·         TANAH EIGENDOM DI ATAS NAMA PEMILIKNYA SEBELUM UU INI BERLAKU MEMPUNYAI HAK-HAK PERTUANAN.
HAK-HAK PERTUANAN:
A.     HAK UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA/KAMPUNG
B.     HAK MENUNTUT KERJA PAKSA ATAU MEMUNGUT UANG PENGGANTI KERJA PAKSA DARI PENDUDUK
C.     HAK MEMUNGUT HASIL TANAH DARI PENDUDUK
D.     HAK UNTUK MENDIRIKAN PASAR-PASAR
·         TANAH EIGENDOM YANG LUASNYA LEBIH DARI 10 BOUW YANG MENJADI MILIK SESEORANG ATAU SUATU BADAN HUKUM ATAU MILIK BERSAMA DARI BEBERAPA ORANG ATAU BEBERAPA BADAN HUKUM DIPERLAKUKAN SEBAGAI TANAH PARTIKELIR.
I.       SEJARAH PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR
         -  LUASNYA SAMPAI 1.500.000 HA TERLETAK DI JAWA BARAT
         -  MEMBERIKAN HAK-HAK ISTIMEWA KEPADA PEMILIKNYA (ADANYA NEGARA KECIL DALAM NEGARA)
         -  KEDUDUKAN TUAN-TUAN TANAH YANG LEBIH KUAT DARI MASYARAKAT
         -  SIKAP TUAN-TUAN TANAH YANG BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEADILAN SOSIAL
II.           SELAMA PEMERINTAHAN BELANDA MENGADAKAN PEMBELIAN ATAS TANAH-TANAH PARTIKELIR DAN MELARANG GUBERNUR JENDERAL UNTUK MENJUAL TANAH-TANAH YANG LUAS KEPADA PERORANGAN
III.    SELAMA PEMERINTAHAN JEPANG TIDAK TERJADI PEMBELIAN ATAS TANAH-TANAH PARTIKELIR
IV.    PEMERINTAHAN BELANDA KEMBALI MEMBELI TANAH-TANAH PARTIKELIR OLEH KARENA TERDORONG KEADAAN POLITIK DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT WAKTU ITU. TAHUN 1948 DIBENTUK PANITIA UNTUK MELIKWIDASI TANAH-TANAH PARTIKELIR SELUAS 469 HA DI JAWA BARAT
V.     PEMERINTAH INDONESIA PADA TAHUN 1956 MEMBELI TANAH PARTIKELIR SELUAS 11,759 HA
         PEMERINTAH RI MENGALAMI KESULITAN DALAM PEMBELIAN KEMBALI TANAH-TANAH PARTIKELIR DIKARENAKAN:
         -     KESULITAN KEUANGAN
         -     SIKAP TUAN TANAH YANG MEMINTA HARGA TINGGI
         -     PERATURAN YANG TIDAK MENDUKUNG
         KARENA ALASAN-ALASAN TSB MAKA DIKELUARKAN UU NO. 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR       
PANITIA KERJA LIKWIDASI TANAH-TANAH PARTIKELIR
( PERMENAG NO. 1 TAHUN 1958)

I.       DAERAH KERJA
         -     JAKARTA RAYA
         -     SEMARANG
         -     SURABAYA
         -     MAKASAR
         -     BOGOR
         -     DLL
II.      ANGGOTA PANITIA KERJA
         -     KEPALA INSPEKSI AGRARIA
         -     PEJABAT PAMONGPRAJA
         -     PEJABAT DARI DEPARTEMEN PERTANIAN
         -     WAKIL DARI PEMDA
III.    TUGAS PANITIA KERJA (SETELAH PENEGASAN)
         -     MENGADAKAN INVENTARISASI
               MISAL       :     BANGUNAN DAN TANAMAN DARI BP
                                       BANGUNAN DAN TANAMAN SERTA HAK-HAK KEPUNYAAN PIHAK KETIGA
         -     MENGUMPULKAN BAHAN-BAHAN YANG BERGUNA BAGI PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1958
               MISAL       :     ANGKA HASIL KOTOR DARI TANAH PARTIKLEIR  TIAP TAHUN (TAHUN 1937 S/D 1941)
-          MENGUSULKAN KPD MENTERI MELALUI INSPEKSI AGRARIA
      MISAL       :     SYARAT-SYARAT YANG HARUS DITENTUKAN DALAM PEMBERIAN HAK MILIK
-     MENGUSULKAN BESAR DAN BENTUK GANTI RUGI YANG AKAN DIBAYARKAN KEPADA BEKAS PEMILIK
PROSEDUR PENETAPAN TANAH PARTIKELIR

I.    PASAL 3 UU NO. 1 TAHUN 1958
      SEJAK DIMULAI BERLAKUNYA UU INI DEMI KEPENTINGAN UMUM BESERTA HAK-HAK PERTUANAN ATAS TANAH-TANAH PARTIKELIR HAPUS DAN SELURUHNYA SERENTAK MENJADI TANAH NEGARA

II.   PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA (SK. PENEGASAN)
      PP NO. 18 TAHUN 1958 TENTANG PELAKSANAAN UU PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR
A.     SETELAH DIKENAKAN SEBAGAI TANAH PARTIKELIR SESUAI UU NO. 1 TAHUN 1958 MAKA DENGAN SK. MENTERI AGRARIA TANAH-TANAH TSB DITEGASKAN SATU DEMI SATU MENGENAI:
-     LETAKNYA
-     LUASNYA
-     NAMA BEKAS PEMILIK
      B.   SETELAH DITEGASKAN OLEH MENTERI NEGARA AGRARIA KEPADA BEKAS PEMILIK WAJIB:
            -     MENYERAHKAN SEMUA BUKU-BUKU, PETA-PETA ATAU SURAT-SURAT LAIN KEPADA MENTERI AGRARIA
            -     MEMBERIKAN DAFTAR DARI HAK-HAK PIHAK KETIGA

III. PEMERINTAH MENERBITKAN SK. KESEDIAAN GANTI RUGI BAIK BERUPA UANG ATAU TANAH:
      -     DAPAT DIBERIKAN TANAH APABILA BEKAS PEMILIK BENAR-BENAR MASIH MENGUASAI TANAH TERSEBUT
      -     DAPAT DIBERIKAN UANG JIKA BEKAS PEMILIK TIDAK MENGUASAI TANAH TERSEBUT.

GANTI RUGI TANAH PERTIKELIR


I.    MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1958 PASAL 8 MENETAPKAN:
      A.  DAPAT BERUPA UANG DENGAN PERHITUNGAN HASIL KOTOR SETAHUN RATA-RATA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR SEBELUM TAHUN 1942 DIKURANGI 40% SEBAGAI BIAYA USAHA, KEMUDIAN DIKALIKAN 8½
      B.   HAK BANTUAN ATAU KELELUASAAN LAIN

II.   SURAT KEPUTUSAN DEPUTY MENTERI KEPALA DEPARTEMEN AGRARIA NO. SK.15/DEPAG/1960.
      HAK GANTI RUGI TANAH KEPADA BEKAS PEMILIK
A.     JIKA WNI
-     TANAH PERUMAHAN DENGAN HM
-     TANAH PERTANIAN DENGAN HM
-     TANAH PERKEBUNAN DENGAN HGU (25 HA)
B.     JIKA BADAN HUKUM INDONESIA
-     TANAH PERUMAHAN DENGAN HGB
-     TANAH PERTANIAN DENGAN HGU
-     TANAH PERKEBUNAN DENGAN HGU
C.     JIKA WNA DAN BADAN HUKUM ASING
-     TANAH PERUMAHAN DENGAN HAK PAKAI
-     TANAH PERTANIAN DENGAN HAK PAKAI
-     TANAH PERKEBUNAN DENGAN HAK PAKAI

HAK GANTI RUGI UANG KEPADA BEKAS PEMILIK
JIKA GANTI RUGI DALAM BENTIUK UANG MAKA PERHITUNGANNYA SEBESAR 20% DARI HARGA UMUM ATAS TANAH YANG DAPAT DITERIMANYA DENGAN KETENTUAN HARGA UMUM SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH) PER HA.
PERATURAN-PERATURAN YANG MENYANGKUT GANTI RUGI TANAH PARTIKELIR

1.   UU NO. 1 TAHUN 1958
      A.  SEJUMLAH UANG DENGAN PERHITUNGAN HASIL KOTOR SETAHUN RATA-RATA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR SEBELUM 1942 DIKURANGI 40% SEBAGAI BIAYA USAHA DIKALIKAN 8½
      B.   HAK BANTUAN ATAU KELELUASAAN LAIN

2.   SK. DEPUTI MENTERI KEPALA DEPARTEMEN AGRARIA NO. SK. 15/DEPAG/1966
      A.  GANTI RUGI UANG DENGAN PERHITUNGAN 20% DARI HARGA UMUM ATAS TANAH YANG DAPAT DITERIMANYA,  HARGA UMUM SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH) PER HA.
      B.   GANTI RUGI TANAH SESUAI TABEL

3.   SE DEPDAGRI Cq. DIRJEN AGRARIA NO. 10/202/10/73 TANGGAL 31-10-1973 MENETAPKAN:  APABILA DR DITETAPKAN PEMERINTAH BERUPA TANAH TETAPI AHLI WARISNYA TIDAK MENGUASAI TANAH TERSEBUT MAKA GR DAPAT DIUBAH DALAM BENTUK UANG DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN PEDOMAN SK NO. 15/DEPAG/1966

4.   SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KA. BPN NO. 13 TAHUN 1997 TENTANG PENIADAAN GANTI RUGI TANAH YANG TERKENA UU NO. 1 TAHUN 1958.

5.   SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KA. BPN NO. 12 TAHUN 1999 TANGGAL 10 SEPT 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KA. BPN NO. 13 TAHUN 1997.









0 komentar: